Goodnews – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode telah berfokus pada pembangunan yang bertujuan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kebijakan paling menonjol adalah pembangunan infrastruktur yang masif dan merata. Program pembangunan infrastruktur ini tidak hanya terbatas di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas hingga ke luar Jawa. Namun pemerintah terus melakukan upaya maksimal bagi daerah lain termasuk Papua.
Selama ini Papua masih dianggap sebagai daerah yang sering kali terpinggirkan dalam program pembangunan nasional di era pemerintahan sebelumnya. Di masa Presiden Jokowi semua lapisan masyarakat dapat menikmati dampak positif dari pembangunan dengan meningkatnya sejumlah aspek, salah satunya aspek perekonomian di masyarakat.
Infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bandara, dan pelabuhan telah dibangun dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini berdampak signifikan pada mobilitas dan konektivitas antarwilayah, yang sebelumnya sulit diakses karena terbatasnya infrastruktur. Misalnya, dengan adanya jalan tol yang menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa, jarak tempuh yang dulu memakan waktu belasan jam kini bisa dipersingkat hingga hanya 4-6 jam. Pembangunan ini memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah, tidak hanya untuk kepentingan masyarakat lokal tetapi juga dalam menunjang sektor ekonomi seperti perdagangan dan pariwisata.
Keberhasilan dan capaian pembangunan di pemerintahan Jokowi diakui banyak pihak. Anggota Komisi X DPR RI, Robert J Kardinal mengatakan Presiden Jokowi sudah membangun dengan bagus khususnya infrastruktur di seluruh Indonesia dalam 10 tahun terakhir, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di era kepemimpinan Presiden Jokowi betul-betul dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Program-program infrastruktur di era Presiden Jokowi telah dilaksanakan dengan baik sehingga membantu pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Salah satu contoh konkret dari pemerataan pembangunan adalah perhatian Jokowi terhadap Papua. Salah satu kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua adalah kebijakan BBM satu harga, yang memungkinkan harga bahan bakar di Papua sama dengan wilayah lain di Indonesia. Sebelum adanya kebijakan ini, harga BBM di Papua jauh lebih mahal, yang mengakibatkan tingginya biaya hidup dan sulitnya akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan kebijakan ini, masyarakat Papua merasakan perbaikan yang signifikan dalam kualitas hidup dan akses terhadap kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, pembangunan infrastruktur di Papua juga mencakup jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya, yang memperkuat konektivitas antara daerah-daerah terpencil di provinsi tersebut. Kebijakan ini tidak hanya mempercepat distribusi barang dan jasa, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka lebih banyak peluang bagi pengembangan industri dan perdagangan di kawasan tersebut.
Selanjutnya, dari sejumlah upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Anggota Komisi XI DPR RI, Willy Aditya mengapresiasi prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan Presiden Jokowi selama kepemimpinannya, salah satunya yang 6paling luar biasa adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pembangunan ibu kota baru adalah salah satu proyek visioner yang dijalankan di era Jokowi. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini bukan hanya soal relokasi fisik, tetapi juga upaya strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan di luar Jawa. Selama ini, pembangunan di Indonesia sering kali terpusat di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah di luar Jawa kurang mendapat perhatian. Dengan adanya IKN, diharapkan pemerataan pembangunan dapat lebih terwujud, terutama di Kalimantan yang selama ini kurang terdampak oleh pembangunan nasional.
Namun, infrastruktur bukan satu-satunya capaian Jokowi. Pada sektor legislasi, beberapa terobosan penting juga berhasil dicapai, salah satunya adalah Undang-Undang Omnibus Law. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan peraturan yang kompleks dan mempercepat investasi serta pembangunan ekonomi. Meskipun Omnibus Law sempat menuai pro dan kontra, efektivitasnya dalam menyederhanakan birokrasi dan regulasi ekonomi diakui sebagai salah satu langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Simplifikasi peraturan ini, di samping pembangunan infrastruktur, telah membantu mempercepat proses perizinan, menarik lebih banyak investor, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor.
Pemerintahan Jokowi juga berhasil mengurangi ketimpangan antarwilayah dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan di kawasan timur Indonesia, yang sebelumnya sering kali terisolasi dan sulit dijangkau. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, kawasan-kawasan tersebut kini dapat terhubung lebih baik dengan pusat-pusat ekonomi utama, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.
Meskipun capaian Jokowi dalam bidang infrastruktur dan legislasi banyak menuai pujian, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan termasuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur di beberapa daerah, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Misalnya, di Papua, kualitas beberapa proyek infrastruktur seperti jalan nasional masih perlu ditingkatkan agar lebih tahan lama dan dapat benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.
Pembangunan era Jokowi telah membawa dampak yang signifikan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan fokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur dan reformasi legislasi, Jokowi telah berhasil membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, meskipun tantangan-tantangan masih ada. Infrastruktur yang terbangun selama masa pemerintahannya diharapkan akan terus menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di masa depan.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
